Masalah-Masalah Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dihadapkan pada berbagai masalah. Hal ini dimungkinkan karena jumlah dan macam kebutuhan manusia tidak terbatas. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu masalah bagi produsen dan konsumen.

Berikut masalah ekonomi yang harus dihadapi oleh produsen :
1. Apa yang akan diproduksi (What To Produce).
Karena sumber daya terbatas sementara kebutuhan tidak terbatas, maka tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dapat diproduksi. Suatu masyarakat ekonomi harus menentukan barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi, barang dan jasa mana yang akan diprioritaskan, barang dan jasa apa yang akan diproduksi kemudian, serta barang dan jasa apa yang tidak dapat diproduksi. Ini merupakan masalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada (sumber daya alam, manusia, dan modal) ke dalam berbagai sektor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.
2. Bagaimana cara memproduksinya (How To Produce).
Metode produksi atau teknologi mana yang akan digunakan ? Di sini, diperlukan penggunaan metode produksi atau teknologi yang paling efisien, artinya yang dapat menghasilkan suatu barang dan jasa dengan pengorbanan (atau biaya) yang paling rendah. Ilmu ekonomi memandang teknologi sebagai faktor penting dalam proses produksi. Namun, masih banyak faktor penting yang harus dipertimbangkan, seperti skala produksi, kemampuan manajerial, iklim, kemampuan finansial, dan sikap mental.
3. Untuk siapa barang diproduksi (To Whom).
Masalah ekonomi tentang bagaimana hasil produksi dibagikan adalah masalah tentang keadilan dan pemerataan distribusi. Bagaimana memberi balas jasa atas warga yang bekerja lebih banyak daripada yang lainnya. Masalah distribusi juga terkait dengan pertanyaan bagaimana memberi jaminan kepada sebagian warga yang mendapatkan hasil produksi di dalam ekonomi, sekalipun tidak ikut berproduksi seperti anak-anak sekolah dan orang tua jompo. Keputusan untuk siapa barang dan jasa diproduksi berkaitan erat dengan konsep keadilan masyarakat yang bersangkutan. Bagi masyarakat egaliter, keadilan berarti setiap individu berhak mendapatkan barang dan jasa secara adil dalam jumlah yang sama, tetapi bagi masyarakat utilitarian yang dimaksud dengan adil adalah pembagian barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berikut masalah-masalah ekonomi yang dihadapi konsumen : kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara Sumber Daya Alam yang merupakan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya sangat terbatas. SDA tersebut berangsur-angsur berkurang, bahkan akan habis dalam memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, mengakibatkan kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah terbatasnya macam dan SDA yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Kelangkaan SDA tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut :
1. Keterbatasan SDA.
Alam merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, tidak semua pemberian alam dapat berlangsung dikonsumsi maupun direproduksi. Oleh karena itu, manusia dituntut dapat memanfaatkan SDA sebaik-baiknya.
2. Bencana alam.
Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki manusia. Namun, dalam kenyataannya hal ini terjadi, akibatnya merusak SDA dan mengancam kehidupan manusia.
3. Pertumbuhan penduduk.
Penduduk bertambah menurut deret ukur, sedangkan perekonomian bertambah menurut deret hitung. Artinya, apabila penduduk dibiarkan secara alami, niscayaakan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan SDA yang ada.
4. Perlambatan penerimaan teknologi.
Penemuan teknologi dapat menghambat penggunaan sumber daya. Semakin lambat ditemukan teknologi berarti semakin besar kemungkinan terjadi pemborosan penggunaan SDA
5. Ketidaksabaran manusia.
Banyak kegiatan yang dilakukan manusia karena ketidaksabarannya dapat berakibat berkurangnya SDA.
Agar konsumen dapat memenuhi berbagai kebutuhannya maka konsumen akan menyusun skala prioritas.
Adapun hal-hal yang mempengaruhi skala prioritas adalah tingkat pendapatan / penghasilan, kedudukan seseorang, dan faktor lingkungan.
Selain masalah-masalah di atas, terdapat pula beberapa masalah ekonomi makro, diantaranya :
1. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan.
Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.
2. Krisis Nilai Tukar .
Krisis mata uang yang telah mengguncang negara-negara Asia pada awal tahun 1997, akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.
3. Masalah Utang Luar Negeri.
Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis ternyata menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS yang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun 1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB. Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
4. Masalah Perbankan dan Kredit Macet.
Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran (rush). Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian yang berakibat pengikisan modal yang mereka miliki.
5. Masalah Inflasi.
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan.
6. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran.
Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga 240 ribu maka pada 2005-2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan industry-industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi pertanian.
Hal-hal di atas merupakan hambatan-hambatan yang menghadang manusia dalam usahanya untuk mencapai kepuasan dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masalah ekonomi dan hambatan-hambatannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Jika masalah-masalah ekonomi seperti di atas terus ada, manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri maupun untuk kehidupan bersama.